Blora,-Upaya perbaikan Jalan Balong–Kepoh di Kecamatan Jati terus dilakukan. Meski sempat diusulkan masuk program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), ruas jalan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Jalan sepanjang sekitar 12 kilometer itu mengalami kerusakan cukup parah. Hanya sekitar 1,5 kilometer yang masih dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dipenuhi lubang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Kondisi itu membuat seorang anggota Komisi V DPR RI berinisiatif mengusulkan Jalan Balong–Kepoh agar memperoleh bantuan melalui program IJD. Namun, upaya tersebut terkendala aturan yang berlaku.
Plt. Tugas Kepala DPUPR Blora, Nidzamudin Al Hudda, menjelaskan bahwa ruas tersebut tidak termasuk dalam koridor yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sehingga belum dapat diusulkan melalui program IJD.
”Syaratnya harus masuk koridor yang telah ditentukan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, DPUPR berupaya pengajuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena tidak masuk dalam usulan Pemerintah Kabupaten Blora dalam daftar usulan IJD.
”Kami akan mengusulkannya melalui DAK,” katanya.
Hudda menambahkan, usulan tersebut akan diajukan pada tahun ini. Apabila mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, maka anggaran perbaikan baru dapat direalisasikan pada 2027 mendatang.
Sementara itu, Kepala Desa Kepoh, Yulianto, menyampaikan bahwa jalan tersebut berstatus jalan kabupaten sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora.
“Begitulah kondisinya, kami sendiri tidak bisa berbuat banyak,” katanya.
Maryarakat juga mengeluhkan kondisi jalan yang kerap memicu kecelakaan. Mbah Jo, warga Desa Kepoh, terutama pada malam hari akibat minimnya penerangan.
”Banyak pengendara yang jatuh karena tidak mengetahui kondisi jalan. Apalagi saat malam hari, penerangan juga minim sehingga sangat berbahaya,” katanya.
Mereka berharap agar perbaikan jalan tersebut segera dilakukan agar akses transportasi menjadi lebih aman untuk menunjang mobilitas masyarakat saat melintas dijalan tersebut.
