Solo,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kota Surakarta dan sekitarnya (Solo Raya) mendesak Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan ini mengemuka saat mahasiswa se-Solo Raya berkumpul dalam Diskusi Publik “Menjawab Kepemimpinan Pemuda: Mengawal Ekonomi Kerakyatan, Merawat Ruang Demokrasi” di Universitas Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo, Senin (22/6/2026).
Para aktivis mahasiswa ini memandang pelaksanaan program strategis Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyisakan beberapa masalah seperti korupsi dan transparansi anggaran.
Diungkapkan Dimas Muhammad Fajar, Koordinator Pusat (Korpus) Aliansi BEM Solo, skema perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat bawah tidak boleh dikemas menjadi sebuah eksperimen kebijakan yang tidak transparan.
”Program prioritas Pemerintah, khususnya pengelolaan Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, hingga hari ini masih menyimpan banyak persoalan. Kami mendesak Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya. Jangan sampai program rakyat ini justru dijadikan ladang kepentingan oleh segelintir pihak,” tegas Dimas saat membacakan pernyataan sikap resmi aliansi.
Lebih lanjut, delegasi mahasiswa asal UNISRI itu mengutarakan bahwa titik sentral dari pembenahan masalah ini bertumpu pada keseriusan dan kemauan politik (political will) Pemerintah dalam menegakkan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
”Program yang baik harus dikelola dengan nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Jika pemerintah bersih dan serius ingin mengawal ekonomi kerakyatan, mereka tidak boleh takut memberikan ruang bagi elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi anggarannya,” lanjut Dimas.
Pengamat kebijakan publik, Erwina Tri, S.I.Kom., sebagai narasumber menerangkan berdasarkan analisisnya, bahwa tingkat keterbukaan dari lembaga terkait masih tergolong sangat rendah dalam menjalankan program.
”Setiap kebijakan publik berskala besar membutuhkan indikator keberhasilan yang terukur dan pelaporan yang akuntabel ke masyarakat. Langkah Aliansi BEM Solo mendesak evaluasi ini dibutuhkan, karena tanpa keterbukaan informasi, program akan rawan menjadi sasaran praktik korupsi baru,” jelas Erwina.
