Kudus injateng.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan delapan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi sistem pemerintahan daerah oleh KPK.
“Delapan rekomendasi itu mencakup sejumlah area penting dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan pajak daerah, peran APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta tata kelola keuangan dan aset,” ujar Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Azril Zah, usai rapat koordinasi pencegahan korupsi di Pendopo Pringgitan Kabupaten Kudus, Senin (3/11).
Azril menjelaskan, hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) dan MCP untuk Kabupaten Kudus masih dalam tahap finalisasi. Meski demikian, KPK tetap akan mendampingi dan mengawasi pelaksanaan perbaikan ke depan.
“SPI-nya baru selesai 31 Oktober 2025, jadi nilainya belum keluar. Namun kami terus dorong agar perbaikan sistem berjalan, karena pencegahan lebih utama daripada penindakan,” tegasnya.
Menurutnya, KPK kini tidak hanya berfokus pada penindakan kasus korupsi, tetapi juga pada pendidikan dan pencegahan, termasuk pelibatan masyarakat dan media sebagai mitra pengawasan.
“Kami berharap dukungan semua pihak, terutama media, agar perubahan tata kel
