Ankara – Militer Nepal resmi mengambil alih kendali pemerintahan pada Selasa (9/9) malam, menyusul gelombang protes besar-besaran selama dua hari yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan menggulingkan Perdana Menteri terpilih, KP Sharma Oli.
Media lokal SetoPati melaporkan, pasukan militer kini ditempatkan di seluruh wilayah untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban setelah massa demonstran merusak fasilitas publik dan membebaskan sejumlah tahanan dari penjara. Jumlah korban luka akibat bentrokan diperkirakan mencapai 350 orang.
Gelombang kerusuhan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial, seraya menuntut perusahaan teknologi global membuka kantor perwakilan di Nepal. Kebijakan tersebut langsung memicu kemarahan publik dan memunculkan aksi protes besar di ibu kota Kathmandu.
Dalam aksinya, massa tidak hanya merusak gedung-gedung pemerintah dan kantor partai politik, tetapi juga menyerbu gedung parlemen hingga membakarnya. Bahkan, kediaman sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kantor Presiden, turut menjadi sasaran pembakaran.
Meski pemerintah sempat mengumumkan pencabutan larangan media sosial, protes tetap berlanjut hingga berujung pada pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
