BLORA, – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menanggapi isu keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di Blora, Jawa Tengah. Menurutnya, peran TNI-Polri dalam program tersebut bukan sebagai aktor utama, melainkan katalisator agar pelaksanaannya berjalan lebih cepat dan efektif.
“TNI-Polri itu menjadi katalisator, supaya programnya bisa jalan cepat. Tapi yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat,” ujar Azis saat ditemui usai menghadiri kegiatan Bawaslu Blora, Minggu (20/9).
Azis menegaskan, tujuan Presiden melalui program MBG adalah menghadirkan partisipasi masyarakat, bukan melahirkan kepentingan baru. “Jangan sampai muncul kapitalis-kapitalis baru dari adanya dapur MBG. Program ini harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa tantangan besar bangsa ke depan bukan lagi perang konvensional, melainkan persoalan energi, pangan, dan air. Karena itu, TNI dan Polri juga harus hadir di tengah masyarakat.
“Sebagai bangsa, tantangan kita bukan lagi perang dengan senjata. Tentara dan polisi sekarang harus berada di masyarakat, ikut menjaga stabilitas dan keadilan sosial,” terangnya.
Ia menambahkan, akar dari kerusuhan atau kekacauan adalah persoalan keadilan. Oleh sebab itu, kehadiran TNI, Polri, ASN, dan seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk menjadi jembatan dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat.
Terkait mekanisme pengawasan MBG, Azis mengaku masih perlu mempelajari secara menyeluruh. Namun ia menyebut sudah ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditunjuk sebagai kepala dapur, di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ini badan baru dengan pekerjaan yang tidak kecil. Jadi mari kita beri kesempatan dan bersabar, karena penyempurnaan-penyempurnaan pasti akan terus dilakukan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPR, Azis menegaskan dirinya juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap program MBG, meskipun berada di Komisi II.
“Kalau ada masukan, kritik, atau keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program ini, tentu harus kami tampung. Sebab MBG ini kongruen dengan fungsi pengawasan DPR,” pungkasnya.
