Jakarta injateng.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan sikap politik PDIP yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pikir tidak ada kaitannya,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, jauh sebelum pemberian amnesti untuk Hasto maupun penyelenggaraan Kongres ke-6 PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah beberapa kali menyatakan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai positif.
“Dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” kata Dasco.
Dasco menyambut baik dukungan tersebut, sembari menekankan pentingnya kritik konstruktif dari PDIP maupun partai politik lain terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya menyimak juga di pidato Bu Mega ya, mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” ujarnya.
Meski demikian, Dasco mengaku belum mengetahui apakah PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan. Ia menyarankan pertanyaan soal itu diajukan langsung ke pihak pemerintah.
“Saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan, ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya karena hal ini saya belum dengar,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyampaikan bahwa Megawati telah menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam agenda Bimbingan Teknis Fraksi PDIP di Denpasar, Bali.
“Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” ujar Deddy di kawasan Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7/2025).
Pada Sabtu (2/8), Megawati menyatakan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam kabinet, namun tetap akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Presiden ke-5 RI itu.
Ia menegaskan bahwa meskipun mendukung, PDIP tetap akan bersikap kritis terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.
Menurutnya, keberpihakan politik PDIP tidak bergantung pada posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno. (Red)
