Blora,– Gelombang protes warga terkait kerusakan Jalan Provinsi Cepu–Randublatung di Kabupaten Blora mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tengah tuntutan masyarakat yang meminta perbaikan jalan dilakukan secara menyeluruh, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memutuskan mengalihkan anggaran sekitar Rp200 miliar guna mempercepat perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Perhatian terhadap kondisi jalan di Blora kembali mencuat setelah warga Randublatung menggelar aksi demonstrasi dengan membawa pohon pisang ke ruas Jalan Cepu–Randublatung. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang dinilai rusak parah dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Warga menilai kerusakan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam aksi tersebut, warga mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan secara menyeluruh, beberapa hari yang lalu, Kamis 4/6/2026.
”Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Kami hanya ingin jalan ini diperbaiki secara menyeluruh karena sudah lama rusak dan membahayakan pengguna jalan. Jangan hanya ditambal sementara, lalu rusak lagi beberapa bulan kemudian,” ujar salah seorang warga yang mengikuti aksi demonstrasi di Randublatung.
Sebelumnya, warga juga telah melakukan aksi serupa dengan menanam pohon pisang di sejumlah titik jalan berlubang sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah tersebut. Mereka menilai alokasi anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk perbaikan ruas jalan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan perbaikan secara menyeluruh.
Merespons berbagai keluhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah percepatan dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menggeser sejumlah pos anggaran. Melalui kebijakan tersebut, sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk mempercepat pemeliharaan dan rekonstruksi jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
”Daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kami membuat Perkada untuk menggeser beberapa anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan jalan,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan provinsi yang menurun akibat cuaca ekstrem dan tingginya intensitas hujan pada awal tahun. Sejumlah ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan telah dipetakan, termasuk Jalan Randublatung–Cepu yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyebut tambahan anggaran Rp200 miliar tersebut telah dipetakan untuk berbagai titik prioritas di seluruh Jawa Tengah. Dengan tambahan anggaran itu serta dukungan APBD Perubahan, tingkat kemantapan jalan diperkirakan dapat meningkat hingga kisaran 95–96 persen pada akhir 2026.
”Harapannya nanti posisi kemantapan jalan di akhir 2026 bisa naik,” kata Henggar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap percepatan perbaikan infrastruktur ini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjawab berbagai keluhan warga terkait kondisi jalan rusak yang selama ini menjadi perhatian publik.
