Jepara, – Sebagian nelayan di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, terpaksa menghentikan aktivitas melaut selama sekitar sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi karena mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di satu-satunya SPBU yang ada di wilayah tersebut.
Marlan, nelayan asal Dukuh Nyamplungan, Desa Karimunjawa, mengatakan dirinya tidak dapat membeli pertalite di SPBU meski masih bisa memperoleh solar untuk mesin diesel perahunya menggunakan barcode MyPertamina. Padahal, pertalite sangat dibutuhkan untuk menyalakan genset yang digunakan sebagai sumber penerangan saat melaut.
Menurut Marlan, dalam kelompok nelayan Karya Lestari yang beranggotakan 34 orang, hampir seluruhnya mengalami kendala serupa. Selama sepekan terakhir mereka tidak bisa melaut karena tidak memiliki bahan bakar untuk lampu penerangan, yang sangat penting bagi nelayan pencari ikan teri dan cumi.
“Solar masih bisa dibeli dengan barcode MyPertamina. Tapi pertalite untuk genset tidak bisa dibeli di SPBU,” ujarnya, dikutip dari Murianews, Rabu (1/4/2026).
Biasanya, para nelayan mendapatkan pertalite dari pengecer. Setiap kali melaut, satu orang nelayan membutuhkan sekitar lima hingga enam liter pertalite. Namun belakangan ini pengecer tidak lagi diperbolehkan membeli BBM dalam jumlah besar dari SPBU sehingga pasokan bagi nelayan terhenti.
Akibat kondisi tersebut, para nelayan akhirnya mencoba membeli langsung ke SPBU. Sebagai bentuk protes sekaligus upaya mendapatkan BBM, mereka bahkan membawa genset ke lokasi SPBU. Antrean kendaraan dan warga pun sempat mengular hingga puluhan meter.
“Kami hanya nelayan kecil. Jangan dipersulit seperti ini. Mencari nafkah sudah sulit, sekarang mencari pertalite untuk melaut saja juga susah,” kata Marlan.
Keluhan serupa disampaikan Petinggi Desa Karimunjawa, Arif Setiawan. Ia menilai kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan barcode seharusnya tidak membuat warga kesulitan mendapatkan BBM.
Menurut Arif, banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena genset mereka tidak mendapatkan pasokan pertalite. Padahal, dengan kondisi wilayah kepulauan yang cukup terpencil, keberadaan pengecer selama ini menjadi solusi paling efektif bagi masyarakat.
Di Karimunjawa sendiri hanya terdapat satu SPBU. Ketika pengecer tidak lagi dapat membeli BBM dalam jumlah besar, warga harus datang langsung ke SPBU yang jaraknya cukup jauh bagi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut membuat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM menjadi lebih besar.
“Sekarang pengecer tidak boleh kulakan lagi, jadi warga harus datang langsung ke SPBU,” ujarnya.
Sebagai wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Arif berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi.
“Kami butuh kebijakan yang lebih luwes, tidak hanya aturan yang kaku,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Setda Jepara, Dwi Yogo, menyatakan bahwa situasi yang terjadi bukanlah pembatasan, melainkan penerapan aturan pembelian BBM menggunakan barcode.
Ia menjelaskan bahwa pertalite termasuk dalam kategori BBM bersubsidi sehingga pembeliannya harus menggunakan sistem barcode MyPertamina. Menurutnya, Pertamina sebenarnya sudah memberikan waktu cukup lama bagi masyarakat untuk mengurus barcode tersebut.
“Kesempatan membuat barcode sudah diberikan sejak dua tahun lalu. Namun masih banyak yang belum mengurusnya. Saat ini nelayan rata-rata hanya memiliki barcode untuk solar,” jelas Yogo.
Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya sudah dibahas dalam rapat antara pemerintah daerah, bupati, dan pihak Pertamina sehari sebelum Idulfitri. Rencana rapat lanjutan yang dijadwalkan pada Senin (30/3/2026) terpaksa ditunda karena bupati menghadiri agenda pertemuan dengan gubernur.
Pemerintah Kabupaten Jepara, lanjut Yogo, akan mengajukan permohonan kepada BPH Migas agar masyarakat Karimunjawa mendapat kebijakan khusus terkait pembelian BBM.
“Dalam waktu dekat kami akan kembali menggelar rapat dengan pihak terkait untuk membahas solusi atas persoalan ini,” pungkasnya. (Red)
