Blora,– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blora menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat di tengah kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi tersebut dimulai dari Tugu Pancasila-depan Gedung DPRD Blora Jum’at (19/6/2026).
Dalam aksinya, massa HMI melakukan long march sambil menuntun sepeda motor sebagai simbol protes terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat. Sejumlah poster dan spanduk juga dibentangkan berisi tuntutan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua HMI Cabang Blora, Joko Agung Purnomo, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
”Kenaikan BBM hampir selalu diikuti dengan meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa. Dampaknya, harga kebutuhan pokok ikut naik dan daya beli masyarakat semakin tertekan,” ujar Joko dalam orasinya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi ketika sebagian masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, buruh, hingga pelaku UMKM dinilai menjadi pihak yang paling rentan terdampak oleh kebijakan tersebut.
HMI Cabang Blora juga menyoroti posisi Kabupaten Blora sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi nasional. Menurut Joko, keberadaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
”Blora memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional. Namun di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Ini menjadi ironi yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Blora menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM. Kedua, menjamin distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak. Ketiga, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk melindungi daya beli masyarakat. Keempat, mendorong pengelolaan pendapatan sektor migas yang lebih transparan dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora.
HMI menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus selaras dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Perwakilan massa kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Blora. HMI Cabang Blora menegaskan akan terus mengawal kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan yang diambil.
”Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak semakin membebani rakyat kecil,” pungkas Joko Agung Purnomo.
